Asumsi Makro RAPBN 2016 Jangan Terlalu Optimistis

22-09-2015 / KOMISI XI

 

Asumsi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016 sedang dibahas di Komisi XI DPR bersama Pemerintah. Anggota Komisi XI Willgo Zainar mengingatkan Pemerintah agar dalam pembahasan anggaran untuk tahun depan, jangan terlalu optimistis.

Demikian ia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPB/Kepala Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senin (21/09/15) malam. Raker dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad (F-PG, Dapil Gorontalo).

“Kita sepakat, kondisi saat ini sangat berbeda dengan pembahasan RAPBN ataupun APBN-Perubahan 2015 lalu. Sekarang, kita perlu optimis, tapi kita juga perlu realistis. Kita terlalu optimis, tapi kita sulit untuk mencapai realisasinya,” ingat Willgo.

Politikus F-Gerindra ini juga mengingatkan, ada beberapa indikator realisasi APBN 2015 ini yang harus menjadi pertimbangan dalam RAPBN 2016. Misalnya, terkait penerimaan negara yang diprediksi tidak akan maksimal, dan bertengger di angka 90 persen dari target. Termasuk angka pertumbuhan ekonomi yang di kuartal II 2015 ini baru 4,7 persen, dari target 5,6 persen. Pada 2016, diprediksi berada di 4,7 -5,3 persen.

“Termasuk akan ada penyesuaian di kurs rupiah. Estimasi awal di angka Rp 13.400 sampai Rp 13.900 per dolar Amerika Serikat, sekarang batas bawahnya di angka Rp 13.900, dan batas atasnya bisa Rp 14.300-Rp 14.500 per dolar AS. Mungkin agak sedikit realistis. Kalau lebih daripada itu, itu terlalu optimistik,” analis Willgo.

Tak dipungkiri, lanjut Willgo, ditundanya keputusan kenaikan suku bunga acuan AS oleh The Fed, diakui turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, khususnya kesepakatan RAPBN 2016.

“Saya kira, keputusan FED menjadi seluruh acuan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sampai pada saat keputusan, yang sebenarnya sudah kita tunggu dari lama, keputusan FED untuk menunda ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan asumsi makro kita di RAPBN 2016,” saran Willgo.

Politikus asal dapil NTB ini pun berharap kepada Pemerintah agar memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena menjadi tumpuan dalam menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan dari sisi permodalan, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit lainnya, untuk menstimulus UMKM.

“UMKM menjadi tumpuan harapan kita saat ini, dimana sektor industri, komoditas ekspor dan migas kita mengalami penurunan. UMKM tidak memiliki utang luar negeri, UMKM juga berbasis produk yang asli, tidak ada  komponen impor yang menjadi bahan bakunya, dan juga padat karya, sehingga sebih banyak menyerap tenaga kerja. Tinggal bagaimana permodalan, dan produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan nasional dulu,” papar Willgo.

Willgo juga berharap kepada dana transfer daerah dan dana desa yang nilainya mencapai Rp 782,2 triliun agar dapat memberikan penetrasi perekonomian di masyarakat.

“Kita harapkan dana transfer ini dapat memberikan penetrasi, sehingga ekonomi berbasis desa ataupun pertanian, dan UMKM ini untuk segera ditumbuhkan, sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi kita, di saat ekonomi kita saat ini sedang melemah,” kata Willgo sembari mengingatkan Pemerintah untuk selalu waspada terhadap berbagai kondisi yang berpotensi memberikan pengaruh kepada ekonomi nasional.(sf)/foto:jaka/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...